SPBG PGN PERTAMA DIRESMIKAN. Seorang petugas saat mengisi BBG di salah satu transportasi umum Bajaj, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang baru diresmikan, Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/12). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang mewajibkan produsen kendaraan untuk membuat mobil dual fuel atau memiliki mesin yang bisa digerakkan bahan bakar minyak dan gas.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, peraturan tersebut kemungkinan terbit tahun depan atau pada masa pemerintahan berikutnya. "Yang jelas, semua mobil baru di Indonesia harus dual fuel, bisa BBM dan BBG," kata Bambang di kantornya, Jumat, 28 Maret 2014.
Mobil dual fuel dinilai efektif untuk mendukung program konversi energi dan penghematan bahan bakar minyak. Menurut Bambang, kebijakan industri otomotif di Indonesia harus sejalan dengan program pengurangan penggunaan energi fosil. (Baca: Pertamina: PGN yang Hambat Konversi BBG).
Terbitnya aturan mengenai mobil dual fuel dinilai cukup mendesak dan bisa dilakukan secara bertahap. "Dengan melihat jenis dan waktu pembuatan mobil tersebut," ujarnya.
Bambang mengatakan, jika mobil dual fuel dibuat langsung oleh pabrikan, tidak perlu lagi ada biaya pembuatan converter kit. Pemilik kendaraan pun merasa lebih aman dan nyaman karena peranti pendukung konversi energi dibuat oleh pabrikan otomotif secara langsung. "Jika memakai converter kit biasa mungkin lebih mahal dan konsumen merasa tidak aman," katanya. (Baca: Konversi BBM ke BBG Terhambat Regulasi).
Untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak pada sektor otomotif, pemerintah sudah berulang kali membuat kebijakan. Produsen pernah diminta untuk mengembangkan mobil listrik, mobil bermesin hibrida (gabungan motor listrik dengan mesin bensin), hingga memasang converter kit gas pada kendaraan. Namun hingga kini kebijakan tersebut belum ada yang berjalan secara efektif.
0 comments:
Post a Comment