Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang mewajibkan produsen kendaraan untuk membuat mobil dual fuel atau memiliki mesin yang bisa digerakkan bahan bakar minyak dan gas.
Menanggapi rencana tersebut, Technial Division Head PT Astra Daihatsu Motor
, Ahmad Saufi, mengatakan infrastruktur pendukung mobil jenis ini masih kurang. "Produsen menyambut baik, tapi kami heran, pemerintah melontarkan wacana ini tanpa melihat infrastruktur yang ada," kata dia kepada Tempo, Ahad, 30 Maret 2014.
Ahmad mengatakan, jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas masih jauh dari kebutuhan ideal. Dengan jumlah kendaraan pribadi roda empat mencapai 3 juta unit, semestinya di Jakarta ada ratusan stasiun pengisian gas. "Atau minimal setengah dari jumlah pom bensin yang ada di Jakarta," ujarnya. Berdasarkan data Pertamina jumlah SPBU milik perseroan mencapai 219 unit. (Baca : APM Minta Studi Pemerintah Soal Mobil Dual Fuel).
Pada dasarnya, kata Ahmad, produksi mobil dual fuel tidak begitu sulit. Sebelumnya, Daihatsu pernah mengajukan rencana pemasangan konverter kit pada kendaraan dan sudah memasuki tahap uji coba. "Mungkin hanya butuh persiapan setahun, tapi infrastrukturnya harus didorong karena memerlukan banyak biaya," ujarnya.
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyatakan produsen kendaraan di Indonesia wajib membuat mobil dual fuel. Peraturan mengenai kebijakan ini bakal terbit pada masa pemerintahan yang akan datang. "Jika tahun ini tidak bisa, tahun depan harus berlaku," kata dia. (Baca : Aturan Wajib Mobil Dual Fuel Terbit Tahun Depan).
Kendaraan dual fuel dinilai efektif mendukung program konversi energi dan penghematan bahan bakar minyak. Bambang mengatakan, jika mobil dual fuel dibuat langsung oleh pabrikannya, tidak perlu lagi ada biaya pembuatan konverter kit. (Baca : Mobil Dual Fuel, Apa Saja yang Sudah Beredar?).
0 comments:
Post a Comment